Partnerbhayangkara-Garut- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kreatif Bangsa yang beralamat di Kampung Talancakeong, RT 01 RW 02, Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti, Kabupaten diduga maladministrasi dan fiktip.
Dikutip dari Dapodik Kemendikbud.go.id pertanggal 29 Agustus 2024, tertera nama Dian Lukman sebagai Kepala Sekolah PKBM Kreatif Bangsa dan Wahyu Hermansah sebagai Operator. PKBM Kreatif Bangsa memiliki 454 peserta didik atau wajib belajar, terdiri dari 241 laki-laki dan 213 perempuan. Selain itu, PKBM Kreatif Bangsa memiliki ruang belajar sebanyak 12 ruang kelas, 1 ruang laboratorium, 1 ruang pimpinan dan 1 ruang guru.
Tetapi faktanya, kondisi dilapangan jauh berbeda dengan data yang tertera dalam data website milik pemerintah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Dugaan indikasi fiktip dan ketidaksesuaian data sekolah semakin jelas terungkap dari keterangan Asep Munawar yang mengklaim dirinya sebagai Kepala Sekolah PKBM Kreatif Bangsa. Menurut Asep, PKBM yang ia kelola hanya memiliki 3 ruang kelas selebihnya, seperti ruang guru dan lainnya numpang di bangunan SMP.
"Ruang kelas mah hanya 3 kelas jadi PKBM mah belajarnya harus ditempat," kata Asep, Kamis (29/8/24).
Ketika ditanya siapa sebenarnya kepala sekolah PKBM Kreatif Bangsa, Asep membenarkan bahwa dirinya sebagai kepala sekolah. Disaat yang sama Asep juga membenarkan Dian Lukman sebagai kepala sekolah.
"Iya (dian kepala sekolah), sama saya juga", imbuhnya.
Ditanya jumlah peserta didik, Asep tidak menyebutkan secara detail berapa jumlahnya, ia hanya menyebutkan sekitar 400 siswa.
"Kemarin mah sedikit sekarang mah bertambah sekitar 400an," ujarnya.
Selain itu, lokasi bangunan PKBM Kreatif Bangsa juga tidak sesuai alamat dalam Dapodik sehingga di alamat tersebut tidak ditemukan adanya bangunan PKBM.
"Sekarang pindah ke Kampung Bihbul Desa Cijayana," dalih Asep.
Sayangnya, Dian Lukman beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan whatsapp tidak pernah merespon bahkan saat didatangi ke rumahnya, kata istrinya sedang tidak ada.
Terpisah Ketua DPW PW/MOI Jawa Barat, R. Satria Santika yang akrab dipanggil Bro Tommy saat dimintai tanggapannya mengatakan, apabila ada PKBM yang data-datanya tidak sesuai dengan fakta dilapangan maka patut dicurigai melakukan praktik tidak sehat atau maladministrasi untuk tujuan tertentu.
"Selain legalitas perizinan, diantara syaratnya harus ada struktur lembaga sekolah, seperti kepala sekolah dan operator. Sementara PKBM Kreatif Bangsa, ada 2 kepala sekolah, ini bagaimana. Belum lagi mengenai ruang kelas dari Dapodiknya 12 ruang kelas, ada ruang guru, ruang laboratorium dan segala macam tapi faktanya tidak ada, yang ada hanya 3 ruang kelas saja, ini namanya membohongi pemerintah dan pasti ada tujuan dibalik itu," ungkap Tommy.
Biasanya, tambah Tommy, data-data sekolah menjadi syarat untuk mengajukan atau memperoleh bantuan pemerintah.
"Kira-kira data lengkap dalam Dapodik itu supaya pemerintah mempermudah atau memperlancar kucuran dana bagi PKBM, baik BOP maupun bantuan pembangunan," jelasnya.
Lebih lanjut, Tommy mengatakan, Dinas Pendidikan dan APH di Kabupaten Garut harus turun tangan untuk memeriksa PKBM tersebut.
"Banyak indikasi yang tidak beres, jadi pihak Disdik Garut khususnya bidang PNF atau Dikmas jangan sampai ada kesan tutup mata karena pengawasan mereka juga patut dipertanyakan, maka kami minta segera turun tangan bila perlu inspektorat dan aparat penegak hukum juga bergerak untuk memeriksa keuangan PKBM Kreatif Bangsa sejak menerima dana BOP, termasuk jumlah siswa juga harus dibuktikan," tegasnya.
Keuangan negara, sambung Tommy harus diselamatkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab bahkan pihaknya sering menerima informasi dan berita terkait permasalahan PKBM di Kabupaten Garut.
"Jadi jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan lembaga pendidikan untuk merampok anggaran negara. Jujur saya sering menerima informasi, data juga berita yang tersebar terkait banyaknya persoalan PKBM, mulai dari dugaan fiktip, mark up siswa, pengutipan dan lain sebagainya, ini harus menjadi perhatian khusus pihak- pihak terkait, kalau sekiranya merugikan keuangan negara lebih baik ditutup dan tindak tegas oknum pengelolanya. Dan munculnya persoalan PKBM ini menjadi bahan bagi kami untuk terus menelusuri dan mengungkap PKBM-PKBM yang diduga tidak jelas. " tandasnya.
(Red)
