Partnerbhayangkara-Garut- Pembangunan rehabilitasi SDN 4 Mekarwangi dan SDN 1 Jayamukti, di Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga mengabaikan transparan publik.
Bagaimana tidak, di dua lokasi sekolah tersebut tidak ditemukan adanya pemasangan papan informasi sehingga tidak diketahui darimana sumber dan berapa nilai anggaran, serta volume dan sistem pengerjaannya.
Sementara Aang yang mengklaim dirinya ikut terlibat dalam kegiatan rehab membenarkan, bahwa bantuan tersebut berasal Dinas Pendidikan dan pengerjaannya disub oleh Fikri Faturohman.
"Iya dari Disdik, tidak ada kendala soal pengerjaannya cuman enggak ada plang. Rehab 2 sekolah ino masih dari fikri,"katanya melalui sabungan telepon WhatsApp, Rabu (2/10/24).
Berbeda dengan Aang, Fikri yang notabene berstatus sebagai kepala sekolah ini menepis peran dan keterlibatan dirinya dalam proyek sekolah, bahkan ia mengatakan tidak punya kaitan apapun dengan orang yang bernama Aang.
Disisi lain Ketua DPW PW/MOI Jawa Barat, R. Satria Santika mengatakan, bahwa pernyataan Aang dan Fikri dinilai kontradikif dan mengisyaratkan ada yang tidak beres.
"Setelah menyimak keterangan dari kedua orang ini bukannya memperjelas informasi, yang ada malah semakin gak jelas, ini indikasi gak beres", ujar Bro Tommy sapaan akrab ketua DPW PW/MOI ini.
Tommy menambahkan, indikasi awal ketidakberesan sudah tampak dari tidak adanya papan informasi. Menurut dia, ketika suatu proyek atau kegiatan pembangunan tidak memasang papan informasi seoalah-olah sengaja ditutup-tutupi.
"kalau enggak dipasang asumsinya ada yang ditutupi, padahal jelas UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mewajibkan adanya transparansi kegiatan maupun anggaran," jelasnya.
Sebelumnya, sambung Tommy, ia menerima informasi bahwa alasan tidak dipasangnya papan informasi karena ada kekeliruan penulisan kalenender kerja.
"Katanya salah cetak, salah penulisan kalender kerja tapi anehnya pengerjaan sudah hampir finishing papan informasi masih belum dipasang, jadi alasan seperti itu gak masuk akal," ucapnya.
Lebih lanjut, Tommy berharap, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut bertindak tegas terhadap proyek-proyek sekolah yang ditengarai menyimpang dari aturan.
"Kami harapkan pihak dinas turun tangan dan bertindak tegas, karena baik secara langsung maupun tidak langsung bisa mencoreng nama baik dinas pendidikan dimata pemerintah dan dinas-dinas diatasnya, termasuk dimata masyarakat."tandasnya.
(Red)
